Jawablah Salamku

Selasa, 06 November 2012

INVOLUSI PERTANIAN



A.    Masalah Sosial Yang Berkaitan Dengan Involusi Pertanian
Pemikiran tentang involusi pertanian adalah merupakan sejarah sosial ekonomi di Pulau Jawa yang secara sistematis menjelaskan kesulitan-kesulitan pemerintah Indonesia ketika mulai lepas landas kepertumbuhan ekonomi yang berlanjut atau lebih dikenal sebagai sustained economic growth (1983).
Involusi sendiri diambil dari istilah Antropologi yang diperoleh dari Alexander Goldenweiser, yang dipakai untuk melukiskan pola kebudayaan yang sudah mencapai bentuk yang pasti tidak berhasil menstabilisasikannya atau mengubahnya menjadi suatu pola baru, tetapi terus-menerus berkembang ke dalam sehingga semakin rumit.
Teori involusi dikemukaan oleh seorang tokoh terkemuka dalam penelitian antropologi di Jawa, yakni Clifford Geertz. Dia menelurkan teori involusi pertanian yang kemudian menjadi paradigma dominan dalam pengkajian pedesaan jawa pada tahun 1960-an dan 1970-an. Involusi menurut Geertz:
Involusi pertanian dapat pula dikatakan sebagai kemandegan ekonomi pertanian. Menurut Geertz kapitalisme Barat-lah membawa masyarakat Jawa ke dalam suatu proses involusi pertanian. Penetrasi kapitalisme Barat terhadap sistem pertanian Jawa di satu sisi membawa kemakmuran di Barat tapi di satu sisi mengakibatkan proses “tinggal landas” berupa peningkatan jumlah penduduk pedesaan. Kelebihan penduduk ini dapat diserap sawah melalui proses involusi, yakni suatu kerumitan berlebihan yang semakin rinci yang memungkinkan tiap orang tetap menerima bagian dari panen meskipun bagiannya menjadi semakin kecil. Involusi pertanian menempatkan petani sebagai subyek yang pasif, statis, tunduk kepada sistem yang menguasainya, dalam hal ini pemerintah kolonial, sehingga selalu sibuk beradaptasi ke dalam (intern) untuk menjaga kelangsungan sistem. Dalam perspektif ini, nilai-nilai budaya petani Jawa menjadi penting sebagai orientasi. Involusi pertanian tak lain adalah produk dari kerja kebudayaan petani Jawa.
Untuk mendukung pendapatnya, Geertz membandingkan ciri-ciri ekologi dan demografi daerah penghasil tebu untuk pabrik gula dengan daerah lain yang belum dimasuki pabrik gula. Geertz menyimpulkan bahwa sekitar tahun 1920 daerah gula secara proporsional memiliki: lebih banyak sawah, lebih banyak penduduk, meski lebih banyak tanah sawahnya ditanami tebu, namun produksi berasnya lebih besar daripada daerah bukan gula. Pertambahan jumlah penduduk memaksa masyarakat bekerja di bidang pertanian karena perkembangan di sektor non pertanian tidak mengimbangi pertumbuhan penduduk. Memang, ada usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan perbaikan teknik pertanian (intensifikasi), namun usaha itu tak lebih ibarat orang yang berjalan di tempat. Dilihat dari hasil produksi beras yang dihasilkan dari tahun 1830-1940 nampak ada peningkatan, namun jika dilihat dari pendapat per kapita penduduk kurang lebih tetap konstan.
Dengan mempertahankan sistem pemilikan komunal tanah pedesaan, tanpa mengubah secara mendasar ciri ekonomi subsistensi pedesaan itu dan dalam melestarikan kebersamaan kehidupan sosial-ekonomi pedesaan itu, masyarakat Jawa akan tetap berada pada stagnansi ekonomi. Ciri-cirinya yaitu kemiskinan di pedesaan yang tinggi, produktivitas pertanian stagnan, serta perkembangan sektor pertanian cenderung menurun.
Pemerintah kolonial Hindia Belanda membawa produk pertanian dari Jawa yang subur ke pasar dunia, di mana produk-produk tersebut sangat dibutuhkan dan laku, tanpa mengubah secara fundamental struktur ekonomi pribumi. Namun, pemerintah kolonial tak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor secara luas di pasar dunia sehingga kepentingan utama Pemerintah Belanda tetaplah bertumpu pada koloninya: Hindia Belanda. Upaya pemerintah kolonial untuk meraih pasar internasional adalah mempertahankan pribumi tetap pribumi, dan terus mendorong mereka untuk berproduksi bagi memenuhi kebutuhan pasar dunia. Keadaan ini mewujudkan struktur ekonomi yang secara intrinsik tidak seimbang, yang oleh JH Boeke (1958) disebut dualisme ekonomi.
Pada sektor lokal, ada satuan pertanian keluarga, industri rumah tangga, dan perdagangan kecil. Kalau pada sektor ekspor terjadi peningkatan yang dipicu oleh harga komoditas dunia, maka sektor domestik justru mengalami kemerosotan dan kemunduran. Tanah dan petani semakin terserap ke sektor pertanian komersial yang dibutuhkan Pemerintah Hindia Belanda untuk perdagangan dunia. Akibatnya adalah semakin meningkatnya populasi petani yang berupaya melakukan kompensasi penghasilan uang -hal ini semakin dimantapkan menjadi kebiasaan- dengan intensifikasi produksi pertanian subsisten. Proses pemiskinan di pedesaan Jawa dijelaskan Geertz dalam konteks ini. Kemiskinan di Jawa adalah produk interaksi antara penduduk pribumi (petani di Jawa) dan struktur kolonial pada tingkat nasional dalam konteks politik-ekonomi. Adapun keterkaitan proses pemiskinan dan involusi pertanian di Jawa, dijelaskan Geertz sebagai suatu pola kebudayaan yang memiliki suatu bentuk yang definitif, yang terus berkembang menjadi semakin rumit ke dalam. Pertanian  dan petani Jawa secara khusus, dan kehidupan sosial orang Jawa secara umum, harus bertahan untuk menghadapi realita meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan kolonial.
B.     Involusi pertanian dan Pembagian Kemiskinan
Geertz berpendapat bahwa ada hubungan antara eksploitasi kolonial, pertumbuhan penduduk, intensifikasi produksi, dan penyamarataan sosial terkait antara satu dengan yang lainnya. Di Jawa waktu itu, sedang terjadi kemacetan ekonomi, terutama dalam bentuk penjajahan kolonial menjalankan peranannya dan cara penguasaan surplus hasil pertanian di Jawa, yang menghambat berbagai kemungkinan perkembangan penduduk pedesaan (Involusi Pertanian). Kemacetan itu terkait dengan ekspansi perusahaan gula ke bidang pertanian penduduk. Namun, penetrasi perusahan gula ke bidang pertanian di Jawa tidak mengubah pola/ sistem mendasar ekonomi subsisten pedesaan tersebut. Meski masyarakat diwajibkan untuk menanam tanaman perdadangan yang dibutuhkan pasar, sebagaimana dalam ketentuan tanam paksa, masyarakat masih diberi kesempatan untuk mengolah sebagian lahannya untuk menanam padi sekadar memenuhi kebutuhan keluarga.
Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sebenarnya malah membuat masyarakat jatuh dalam keterpurukan ekonomi. Kebijakan-kebijakan kolonial selama masa tanam paksa membuat terjadinya pergeseran pemilikan tanah dari perorangan ke komunial. Ciri kehidupan sosial-ekonomi pedesaan komunal yang demikian, dikatakan Geertz, sama saja dengan melakukan pembagian kemiskinan. Kedudukan mereka sama semua karena sebagian besar penduduk saat itu statusnya petani yang memiliki tanah karena kebijakan pemerataan tanah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tidak terjadi perpecahan golongan di Jawa, golongan tuan tanah besar dan golongan setengah budak. Dalam situasi pertumbuhan penduduk yang pesat dan terbatasnya sumber daya, masyarakat Jawa tetap menjaga homogenitas sosial-ekonomi yang cukup tinggi dengan cara membagi-bagi rezeki yang ada, sehingga makin lama makin sedikit sekali yang diterima oleh masing-masing anggota masyarakat. Jika tercipta kaum proletariat desa yang sama sekali tidak memiliki tanah, tetapi hidupnya tergantung sepenuhnya pada pekerjaan di perusahaan perkebunan, maka salah satu dari tiang eksploitasi kolonial (tenaga kerja murah) pada waktunya akan runtuh.
Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa erat kaitannya antara involusi pertanian dan pembagian kemiskinan. Involusi pertanian yang terjadi di Jawa, menurut Geertz, diakibatkan oleh sistem atau pola perekonomian yang tradisional, yang salah satu cirinya adalah pemerataan ekonomi dalam masyarakat (pemiskinan ekonomi). Adanya homogenitas dalam kehidupan sosio-ekonomi tersebut menghalangi terjadinya diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini penting bagi pertumbuhan ekonomi yang ada kaitannya langsung dengan kapitalisme.
C.    Kapitalisme dan Diferensiasi Sosial di Jawa akibat Involusi Pertanian
Teori involusi pertanian Geertz mendapat kritik dari dari serangkaian analisis tentang studi pedesaan yang dilaksanakan sekitar tahun 1970. Penelitian itu membawa mereka pada kesimpulan bahwa dalam masyarakat Jawa sebenarnya terjadi evolusi pertanian, bukan involusi pertanian. Kondisi masyarakat Jawa pada dasarnya berbeda dari apa yang diungkapkan Geertz, gambaran mengenai pedesaan pasca-tradisional yang stagnan, di mana diferensiasi sosial itu hanya mempunyai kedudukan yang tidak begitu penting. Hal ini terlihat jelas pada meningkatnya polarisasi dalam masyarakat petani tradisional dengan terbaginya mereka dalam kelas petani kaya komersial dan golongan proletar tanpa tanah yang jumlahnya semakin besar. Bersamaan denan dipergunakannya teknologi baru dalam persawahan yang mengakibatkan peningkatan dalam jumlah panenan, terjadi pembalikan dalam involusioner di bidang padat karya.
Terjadi pula peralihan ke pengelolaan usaha tani yang rasional bersamaan dengan ketidakmerataan dalam penghasilan karena sebagaian besar kenaikan produksi jatuh pada para petani pemilik tanah dan modal. Konsekuensinya adalah terjadi penghematan dalam biaya upah kerja, yakni dengan dilaksanakannya pasaran tenaga kerja tertutup dengan sistem tebasan dan borongan. Hal ini menyebabkan mekanisme pemerataan tradisional (dalam hal ini pemerataan tanah) dalam masyarakat pedesaan dan prinsip pembagian kemiskinan tidak berlaku.
Diferensiasi sosial yang terjadi adalah munculnya
1.      golongan petani kaya-pemilik tanah (lapisan atas), yang berhak mendapatkan tenaga kerja cuma-cuma;
2.      petani bebas yang diharuskan kerja wajib; dan
3.      golongan masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah.
Diferensiasi yang terjadi ini mengakibatkan pola atau sistem ekonomi pertanian masyarakat Jawa juga berubah. Pola relasi yang terjadi antara kaum pemilik tanah dan mereka yang tak memiliki tanah adalah relasi yang digambarkan Mark sebagai relasi antara kaum borjuasi dan proletariat. Dalam pada itu ada relasi saling ketergantungan antara kaum pemilik tanah (modal) dengan tenaga kerja (buruh tani). Para petani dengan modal tanah yang dimiliki membutuhkan tenaga kerja untuk menggarap lahannya. Sedangkan, para petani buruh tergantung pada para pemilik tanah untuk mendapatkan penghasilan dengan menjual tenaga kerjanya. Dengan demikian Jawa mulai memasuki era kapitalisme. Dinamika khas dari kapitalisme adalah persaingan dan perolehan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Terjadinya diferensiasi sosial dalam masyarakat Jawa mengawali munculnya sistem kapitalisme pertanian yang ada di Jawa. Diferensiasi sosial semakin lebih besar ketika dilaksanakannya sistem tanam paksa. Ketentuan dalam sistem tanam paksa membuat posisi pejabat pedesaan semakin kuat posisinya. Kekuasaan dan pengaruh mereka semakin besar. Seperti diketahui para kepala desa maupun anggota pemerintahan desa lainnya mendapatkan tanah bengkok yang luas dan subur dan dibebaskan dari kerja rodi.
D.    Konsekuensi Adanya Involusi Pertanian
Konsekuensi adanya involusi pertanian adalah:
1.      Konsekuensi dari adanya involusi usahatani, ialah bahwa tingkat produktivitas tidak menaik bahkan turun mendorong pembagian rezeki kepada pembagian tingkat nafkah yang rendah bagi semua.
2.      pengertian involusi dapat diperluas pada satuan usaha lain dan bukan pertanian saja, bahkan seluruh sektor kehidupan, misalnya perdaganganindustri rumah tanggakarena keuntungan masing-masing produksi menjadi semakin kecil.
3.      akibat dari involusi ini adalah telah menjalar pada bidang-bidang lain; pada pelapisan masyarakat desa, hubungan keluarga, bahkan pada pola kepercayaan dan lain-lain.
4.      tulisan Geertz dapat untuk perbandingan dengan tulisan lain yang memiliki kesetaraan dalam memandang, proses terjadinya kemiskinan di desa. Contah Ekonomi Subsistensi (James C. Scott, 1976), yang mempersoalkan kehidupan secukup hidup para petani, atau lebih populer disebut sebagai reaksi menghadapi krisis subsistensi. 
5.   Modernisasi, Industrialisasi dan Pembangunan

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar